MAMUJU — Kepala Dispoparekraf Sulawesi Barat Bau Akram Dai menyatakan data pada sektor kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif harus mampu menggambarkan kondisi riil sektor. Data itu menjadi dasar penetapan baseline, pengukuran capaian indikator, sekaligus bahan evaluasi dan perumusan intervensi pembangunan.
Pernyataan tersebut disampaikan Bau Akram secara terpisah di Kantor Dispoparekraf Sulbar, bersamaan dengan pelaksanaan FGD Penyediaan ISV-IUP Tingkat Provinsi Sulawesi Barat oleh BPS Sulbar pada hari yang sama.
Data yang Dibutuhkan: dari SDM hingga Subsektor Ekonomi Kreatif
Bau Akram merinci sejumlah aspek yang harus terwakili dalam data sektoral. Mulai dari sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan, prestasi olahraga, perkembangan destinasi dan industri pariwisata, hingga pertumbuhan pelaku dan subsektor ekonomi kreatif.
"Kita membutuhkan data yang dapat merepresentasikan aspek sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan, prestasi olahraga, perkembangan destinasi dan industri pariwisata, hingga pertumbuhan pelaku dan subsektor ekonomi kreatif," ujar Bau Akram.
Ia menekankan bahwa kebijakan yang dirumuskan harus berpijak pada eviden, bukan semata asumsi.
"Dengan data yang valid, konsisten dan terverifikasi, kebijakan dapat dirumuskan berdasarkan eviden, bukan semata asumsi," jelasnya.
Sejalan dengan Arah Program Gubernur Suhardi Duka
Penguatan tata kelola data tersebut, menurut Bau Akram, sejalan dengan arah program Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka. Gubernur mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, terukur, dan berorientasi pada hasil pembangunan.
FGD Penyediaan ISV-IUP sendiri dibuka langsung Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat Suri Handayani, didampingi Kepala Bapperida Sulbar Amujib. Dalam sambutannya, Kepala BPS menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghasilkan data pembangunan yang valid, konsisten, dan terverifikasi.
17 OPD dan Lembaga Vertikal Selaraskan Metadata hingga Metode Ukur
Kegiatan tersebut diikuti 17 OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat serta sejumlah lembaga vertikal lainnya. Forum ini menyelaraskan penyediaan data, metadata, definisi operasional, sumber data, dan metode pengukuran indikator.
Dispoparekraf Sulbar dalam kegiatan tersebut diwakili Analis Perencana Asmadi. Ia menyampaikan bahwa forum tersebut penting untuk memastikan data yang menjadi kewenangan Dispoparekraf dapat memenuhi aspek kualitas, keterbandingan, dan keterlacakan.
"Diperlukan kolaborasi yang baik antara semua stakeholder untuk menyamakan definisi, metode, serta mekanisme validasi. Dengan demikian, data yang dihasilkan dapat menjadi dasar yang kuat bagi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan secara berkelanjutan," ujar Asmadi.
Penyelarasan definisi dan metode validasi antar-OPD menjadi kunci agar data sektoral Sulbar tidak tumpang tindih. Data yang konsisten antarsektor dibutuhkan untuk mengukur capaian indikator pembangunan daerah secara berkelanjutan.
