MAMUJU — Ambruknya kanopi jendela Gedung Labkesmas Kabupaten Mamuju memicu pertanyaan soal kualitas pekerjaan proyek senilai Rp 12 miliar tersebut. Bangunan yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju itu dibiayai DAK Tahun Anggaran 2025, namun bagian kanopi dilaporkan runtuh dalam waktu singkat setelah pekerjaan selesai.
LSM Merdeka Sulbar menilai kerusakan fisik itu cukup jadi alasan awal bagi aparat penegak hukum untuk bergerak. Organisasi itu secara resmi meminta Kejati Sulbar menyelidiki proyek, bukan sekadar menunggu laporan warga.
Ketua LSM Merdeka Sulbar, Andika Putra, menyebut ambruknya kanopi dalam waktu relatif singkat sebagai indikasi awal yang patut diperiksa. Menurut dia, lembaganya tidak sedang memvonis adanya tindak pidana, tetapi kondisi fisik bangunan sudah cukup menjadi dasar pemeriksaan menyeluruh.
LSM Merdeka mendesak Kejati Sulbar memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proyek tersebut. Mereka yang disorot antara lain:
Pemeriksaan dinilai krusial untuk membedah proses perencanaan, spesifikasi teknis, penggunaan material, metode pekerjaan, hingga pengawasan dan serah terima (PHO) proyek.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pekerjaan lapangan dikerjakan CV Berkah La Galigo, perusahaan yang beralamat di Palopo, Kota Makassar. Kerusakan pada kanopi diduga kuat akibat masalah material, metode pelaksanaan, atau lemahnya pengawasan proyek.
Andika menegaskan posisi LSM Merdeka dalam persoalan ini. "Ambruknya kanopi dalam waktu yang relatif singkat merupakan indikasi awal yang patut diperiksa. Kami tidak sedang memvonis adanya tindak pidana, tetapi kondisi fisik tersebut cukup menjadi alasan bagi aparat penegak hukum untuk turun melakukan pemeriksaan secara menyeluruh," tegasnya kepada media, Jumat (2/10/2026).
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Kesehatan Mamuju, Dr Harit, belum memberikan tanggapan terkait robohnya kanopi Labkesmas tersebut. Konfirmasi via WhatsApp yang dikirim ke yang bersangkutan belum dijawab.
Gedung Labkesmas sendiri dirancang sebagai fasilitas pendukung layanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Mamuju. Dengan pagu DAK Rp 12 miliar, proyek ini masuk kategori pekerjaan besar untuk ukuran daerah.
Kalau dugaan kualitas buruk terbukti, warga berpotensi menanggung dua kerugian sekaligus: uang negara yang sudah dibelanjakan dan tertundanya fungsi laboratorium yang seharusnya melayani pemeriksaan kesehatan.
Sampai sekarang belum ada keterangan resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju maupun Kejati Sulbar soal langkah lanjutan. Desakan LSM Merdeka menjadi penanda bahwa pengawasan proyek DAK di daerah masih jadi titik rawan yang perlu diawasi ketat.